Jakarta, Youth Move – Jika acuan DPR, Pemerintah Pusat sekaligus KPU dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) ditengah pandemi adalah dengan menjadikan negara lain sebagai contoh yang telah berhasil melakukan pemilu di tengah pandemi, maka seharusnya pemerintah tidak boleh dengan semata hanya melihat keberhasilan Korea Selatan dalam melakukan pemilu, tetapi juga harus melihat negara-negara yang gagal dalam pelaksanaan pemilunya.

Sebagaimana amerika serikat yang ‘gagal’ dalam pelaksanaan Pemilunya dan yang terparah, terjadi di negara Mali yang partisipannya hanya satu digit yakni 7,5% dari total keseluruhan penduduk. 

Olehnya perbandingan Indonesia dan Korea Selatan juga harus di perhatikan:
pertama, berdasarkan jumlah peserta pemilu legislatif korea selatan (Korsel) yang hanya berjumlah sekitar 29 juta jiwa itu jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan peserta Pilkada indonesia yang berjumlah 100 juta lebih. 

kedua, keberhasilan Korsel dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tidak dirancang dalam satu tahun atau satu periode masa pemilihan, akan tetapi dipersiapkan dari beberapa periode sebelumnya secara sistemik dan regulasi yang diteruskan dari hasil wabah MERS dan SARS yang menimpa Korsel pada kalanya.

Sehingga masyarakat Korsel-pun percaya kepada lembaga penyelenggara mereka yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu ditengah wabah dan bukan langsung saja berhasil melaksanakan pemilu di tengah Wabah tanpa adanya persiapan dan pengalaman terlebih dahulu.

Youth Move, dalam hal ini juga melayangkan kritisi atas langkah pilkada ditengah Covid-19 tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

  • Siapkah Indonesia melaksanakan Pemilu ditengah pandemi Covid-19?
  • Apakah sudah ada jaminan kesehatan bagi peserta pilkada?
  • Lalu bagaimana Jika yang terjadi malah penyebaran massal virus Covid-19, siapa yang akan bertanggung jawab?
  • Apakah masyarakat peserta pilkada kita percaya kepada KPU, sebagai penyelenggara pilkada di tengah pandemi covid-19 saat ini?
  • Bagaimana nasib Pilkada serentak nanti jika pesertanya malah Jauh menurun, akibat masyarakat yang takut dan tidak percaya kepada KPU dalam melaksanakan pilkada serentak Desember nanti?
  • Siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa pilkada serentak desember nanti akan berhasil, tanpa mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi?

Menurut Youth Move, bagi Pemerintah, DPR Dan KPU semua pertanyaan-pertanyaan tentang kekhawatiran ini masih belum bisa dipastikan jawabannya. 

Disisi yang lain juga kita ketahui bahwa beberapa negara yang telah melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19 selain korsel, Itu ada 60 negara lain yang menunda pelaksanaan pemilihan Umum mereka. 

Youth Move mendesak DPR RI, MENDAGRI dan KPU untuk mengkaji ulang penyelenggaraan pilkada serentak 9 desember 2020 nanti, dengan persiapan sistem dan regulasi yang lebih mumpuni.

Jangan sampai nyawa masyarakat yang jadi korban dan kegagalan pilkada serentak nanti harus dibayar mahal akibat ketidaksiapan dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi covid-19. Ujar Youth Move.

Jika hal ini tidak di indahkan oleh pemerintah, maka Youth Move akan membentuk konsolidasi nasional untuk melayangkan aksi protes di setiap kabupaten dan kota untuk menolak Pilkada serentak 9 desember 2020 nanti.