Jakarta – Berlokasi di D’ Hotel, Jakarta Selatan (17/10/2020), Pengurus Pusat Gemei mengadakan seminar nasional mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pembukaannya, Albar selaku Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia menyatakan bahwa seminar yang digelarnya tersebut bertujuan untuk membahas tentang peranan Omnibus Law dalam perekonomian Indonesia.

“Benarkah Omnibus Law solusi ekonomi rakyat seperti tema yang diusung dalam seminar nasional ini atau justru malah sebaliknya?”, terangnya pada awak media, di Ballroom D’ Hotel, Jakarta Selatan.

Seminar nasional yang mengusung tema ‘Omnibus Law Solusi Ekonomi Rakyat’ tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Meyer Siburian (Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah) selaku narasumber serta pembicara dalam seminar tersebut, juga dihadiri oleh ekonom milenial, Andi Rante.

”Manfaat UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi serta membuka lapangan pekerjaan seluasnya. Mencegah praktik korupsi. Memberikan perlindungan untuk UMKM dan Koperasi. ” ucap Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah ini, di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Hari Selasa (17/11/2020).

Dalam pembicaraannya, Meyer Siburian menjelaskan bahwa banyak sekali terjadinya miskonsepsi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan juga mengkonfirmasi bahwa terjadinya inefisiensi dalam sosialiasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) selama ini dari Pemerintah.

“Ternyata kondisi sebaliknya juga terjadi, tidak sedikit pihak yang menilai UU Cipta Kerja sangat positif, karena memberi peluang seluas-luasnya bagi ekonomi kerakyatan, terutama koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Hal tersebut juga diyakini menurut salah satu peserta yang hadir dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia, Akha telah memicu terjadinya penolakan Omnibus Law Cipta Kerja diberbagai daerah hingga saat ini.