Jakarta – Kumpulan naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada (5/10/20) mendapat banyak kritikan dari masyarakat luas karna dinilai merugikan buruh atau pekerja, dan pengesahannya dianggap sangat terburu-buru pada masa covid-19 saat ini.

Pemerintah dianggap lalai dalam menangani covid namun sangat tergesa-gesa dalam membahas UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut bahkan DPR RI sampai saat ini tidak pernah membahas penyelesaian atau mencarikan vaksin covid 19.

Sejak disahkan tidak ada transparasi dari DPR RI kepada masyarakat tentang Draft Final UU Cipta Kerja bahkan draft tersebut mengalami banyak perubahan halaman. Draft pertama berjumlah 1.028 halaman, draft kedua berjumlah 905 halaman, draft ketiga berjumlah 1.052 halaman, keempat berjumlah 1.035 halaman dan terbaru naskah final UU Cipta Kerja tersebut berjumlah 812 halaman. Padahal transparasi draft final sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengawal keaslian Draft Final UU Cipta Kerja sejak hari disahkannya, namun pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawal.

“Perlunya transparansi UU Cipta Kerja sejak awal disahkan, PP GEMEI menantang DPR RI diskusi terbuka untuk membahas UU Cipta Kerja dan yang mana saja telah di tandatangani. Tentang apa sebenarnya tujuan pemerintah tetap mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja, sedangkan kami sebagai rakyat menganggap hal ini sangat merugikan untuk masyarakat luas. Kita tahu bahwa sejak disahkannya UU Cipta Kerja ini, terjadi penolakan dari berbagai golongan hampir diseluruh wilayah Indonesia” Tegas Albar ketua PP Gemei.