Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Makassar

Related

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Sidak Disnakertrans Jakarta Timur Ke Perusahaan Bandel

Jakarta - Pada masa PPKM seperti ini banyak perusahaan...

Share

Makassar – Ratusan mahasiswa Yang tergabung dalam aliansi mahasiswa bersatu (Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik information Nasional Makassar Dan Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Wira Bhakti) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan DPR.

Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa Bersatu tersebut berlangsung di beberapa titik jalan utama di Kota Makassar. Para mahasiswa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa dengan kembali menutup jalan serta membakar ban.

Baca Juga:  DPD KNPI DKI Jakarta Serahkan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terdampak PPKM

Aksi Tolak Omnibus Law di Makassar Berlangsung hingga Malam.

Sejumlah mahasiswa Yang tergabung di Mahasiswa bersatu Makassar membakar ban bekas saat berunjuk rasa, di depan Jalan A.P.Pettarani hingga memboikot Jalan hingga terjadi kemacetan Yang sangat parah Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga:  Kunjungan Presiden Jokowi di Makassar, SEMMI Pastikan Akan Sambut Dengan Aksi demonstrasi

Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan menguntungkan bagi pengusaha.

“Pengesahan undang-undang cipta kerja tersebut menyulut kemarahan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah hingga menimbulkan Mosi tak Percaya pada Pemerintah Pusat Dan mengingginkan mencabut Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja Dan menggulingkan Rezim Jokowi Yang tak becus mengatur negara indonesia.” Tegas El, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Informatika nasional makassar.

Setidaknya dalam aksinya tersebut, Aliansi Mahasiswa bersatu menyebut 8 poin yang menjadi substansi penolakan.

“Selain itu dihapuskannya cuti haid maupun cuti melahirkan, buruh perempuan tidak akan mendapat gaji bila mengambil cuti tersebut,” Tutup Presma Bem Polinas, El.