Kiri: Samsir Pohan, Kanan: Rinaldi

Medan – Merujuk pada surat internal DPP KNPI terkait instruksi agar KNPI se-Indonesia mendukung pernyataan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri untuk memberi opsi hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Samsir Pohan selaku Ketua DPD KNPI Sumut, didampingi Rinaldi selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM dan Suriadi selaku wakil ketua Bidang Advokasi Publik mendukung instruksi DPP KNPI dan sangat menyayangkan pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sungguh sangat memalukan disaat rakyat berjuang bertahan hidup, pejabatnya malah ditangkap kasus korupsi, doble kenanya rakyat ini sudahlah ditimpa bencana, bansosnya pun dikorupsi,” ucap Samsir.

“Sebegitunya godaan harta dan nafsu hingga pejabat gelap mata. Jikalaulah benar dana bansos itu dikorupsi maka pantaslah hukuman mati yang disampaikan KPK itu diterapkan segera” tambah Samsir.

Hal senada ditambahkan Rinaldi, bahwa dirinya mendukung penerapan tuntutan hukuman mati bagi koruptor terlebih dimasa pandemi. Pastinya dengan merujuk UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dibutuhkan keseriusan dan konsistensi serta stamina yang prima dari KPK RI untuk membongkar hingga ke ‘akar-akarnya‘ baik dari pusat hingga daerah jika ada terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19,” tegas Rinaldi yang juga merupakan seorang praktisi hukum.

“Dalam masa pandemi Covid-19, khususnya di Medan, bencana banjir datang silih berganti, kita berharap pejabat di Sumut khususnya di kota Medan terhindar dari korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Janganlah sampai pejabat tertangkap melakukan tindak pidana korupsi,” tutup Rinaldi.