Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan ini kami Sampaikan Surat terbuka untuk presiden Jokowi beserta Jajarannya, bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kenapa? Karena kita sedang di pertontonkan pelanggaran dan pengabaian wewenang dari beberapa pejabat pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden Jokowi dodo.

Dimana penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) seakan di labrak begitu saja, ditengah kondisi Indonesia yang masih di hantui Covid-19 yang tak kunjung kapan akan berakhirnya.

Beberapa Menteri mengambil Tupoksi Menteri lainnya, beberapa lagi Seakan abai dengan keadilan dan Kemanusiaan.

Sebagaimana di ketahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) sibuk membahas soal Kalung Anti
Corona lalu mengeluh soal sulitnya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, seakan-akan hal Itu menjadi tupoksinya.

Sehingga menolak menjadi Komando Proyek Food Estate dengan alasan Sarana dan Prasarana dilokasi proyek belum memadai dan seolah melupakan problem utama petani saat ini, yaitu akibat pembatasan kuota pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan pupuk dimana-mana, hal Itu hanya satu dari banyaknya masalah yang menimpa para petani, lalu kenapa mentan bukan konsen kemasalah-masalah petani saja karena masalah petani erat berkaitan dengan masalah hajat hidup orang banyak.

Lalu membiarkan masalah penanganan Covid-19 menjadi konsen Kementerian Kesehatan dengan koordinasi yang baik.


Di tunjuknya Prabowo sebagai panglima Food Estate juga ikut menggelitik Nalar bagaimana tidak, hal itu membuat seakan persoalan Kementerian Pertahanan Negara kita seolah-olah telah selesai. Padahal masih banyak tugas Kementerian Pertahanan yang Mendesak di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Jangan sampai penunjukan Prabowo sebagai Panglima Food Estate malah abai/lalai dalam melaksanakan tugas-tugas penting di Kementerian Pertahanan.

Turut pula Menteri Kesehatan (Menkes) yang seolah tidak sanggup menyelesaikan/serius menemukan solusi terkait dengan Terus bertambahnya orang yang terdampak Covid-19, seiring dengan meningkatnya Penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional kemarin tercatat 2.657, sebagaimana dikatakan presiden jokowi melalui twitter bahwa ini adalah Lampu Merah
buat kita. Maka setiap daerah diminta Hati-hati dalam menerapkan kebijakan tatanan kehidupan baru (New Normal).

Disisi lain malah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian malah ngotot untuk tetap melakasanakan Pilkada serentak Di tengah pandemi Covid-19, dengan mengacu kepada keberhasilan Korea Selatan dalam melaksakan pemilihan umum legislatif mereka.

Tapi Mendagri lupa kalau negara seperti Amerika saja gagal dalam pelaksanaan pemilihan umum mereka. Ditambah WHO mengingatkan bahwa gelombang terparah Covid-19 akan muncul kedepan
olehnya pemerintahan Dunia diminta untuk hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang mengumpulkan banyak orang di satu titik. Tapi peringatan ini seakan di abaikan dan malah terkesan memaksakan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19, ada apa dengan Tito Karnavian yang tetap ingin memaksakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ?

Dilain sisi Kementerian BUMN yang di pimpin Oleh Erick Thohir malah terkesan membiarkan terjadinya rangkap jabatan di ratusan jabatan, padahal kondisi negara lagi fokus untuk pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pembiaran
tersebut malah menampilkan kesan Erick Thohir malah tidak peduli dengan keadaan Rakyat dan AUPB yang termaktub dalam UU nomor 30 tahun 2014, Serta Rasa keadilan dalam kondisi bencana saat ini.


Di tambah kementerian Sosial (Kemensos) yang harusnya fokus untuk mengurusi kondisi Rakyat yg tertimpa dampak Covid-19 karena sebagian besar daerah-daerah Di indonesia masih dalam kebijakan PSBB, yang akhirnya menurunkan bahkan cenderung menghilangkan
pendapatan Rakyat, lalu dimana perlindungan Jaminan Sosial Itu?

Mengapa kemensos lambat dalam mengeksekusi bantuan kepada Rakyat?

Kenapa kemensos tidak berani membuka data
bantuan yang sudah menerima dan belum menerima bantuan?

Apa sebenarnya yang menjadi fokus kemensos di tengah pandemi Covid-19 saat ini? Menunggu rakyat mati kelaparan kah?

Oleh sebab-sebab diatas maka kami Young For Justice Mendesak Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan mengevaluasi Menteri yang bekerja dengan tidak mengedepankan Kepentingan Rakyat Serta Keselamatan Rakyat.
Sebagaimana Dikatakan Oleh Cicero bahwa “Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi“.
Juga Soekarno sebagai Founding Fathers Bangsa Indonesia mengatakan : “Kekuasaan Tertinggi ada di tangan Rakyat”.


Oleh Karena tanpa perlindungan Hak-hak rakyat, seperti perlindungan Keselamatan dan perlindungan kepentingan rakyat maka Negara dan Pemerintah tidak ada artinya.

WassalamuAlaikum Wr.Wb

Jakarta, Jum’at 10 Juli 2020