Jeneponto – Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) menduduki kantor Bupati Jeneponto dan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jeneponto terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2019.

Berdasarkan hasil investigasi masyarakat di lapangan dan LHP BPK provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa temuan di tubuh dinas kesehatan Jeneponto.

“Pembangunan RS. Pratama terdapat beberapa item pekerjaan yang kekurangan volume, lebih ironisnya lagi RS. Pratama belum beroperasi sudah beberapa bagian yang mengalami kerusakan parah,” ungkap Agung Marwansyah Jendral Lapangan.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, “ada alokasi anggran pembangunan perumahan dokter namun di alihkan ke pembangunan pagar tentu ini sudah melanggar regulasi yang ada,”.

“Selain dari itu ada tiga puskesmas yang mendapatkan rehabilitas diantaranya puskesmas arungkeke,puskesmas binamu dan puskesmas bontoramba yang sudah banyak menelan anggran namun terdapat beberapa item yg kekurangan volume juga kualitas bangunannya tidak memadai, dimana lagi AMDAL dan IPAL nya masih bermasalah,” terang Agung.

Mengetahui hal tersebut, GPMI mendesak kepada bupati jeneponto untuk mencopot kepala dinas kesehatan.

“Jika dalam waktu dekat ini tdk ada progres dari pemerintah kab.jeneponto maka GPMI akan melakukan aksi akbar,” tegas Agung

Kedepannya, GPMI akan melaporkan secara resmi kasus dugaan tindak pidana kuropsi dinas kesehatan ke Mapolda Sulsel terkait dengan temuan BPK dan hasil investigasi masyarakat.