BNN Akan Rutin Tes Urin Anggota DPRD Kota Makassar

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Abdul Faisal Pimpinan Tertinggi GEPMAR Gerakan Pemuda & Mahasiswa Makassar, mengatakan bahwa, dalam situasi pandemi banyak hal yang tidak kalah pentingnya kita laksanakan, termasuk memerangi virus yang lebih kejam dari covid19 yaitu Narkoba.
Maka perlu adanya pemeriksaan rutin yang harus kita lakukan dan melibatkan BNN dalam kegiatan tersebut, mengingat ini juga merupakan salah satu kegiatan BNN dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari narkoba.

Baca Juga:  Trisakti Gelar Webinar Internasional Perihal Transportasi dan Logistik

Demi kebaikan bersama untuk daerah khususnya Kota Makassar, sebagai panutan atau contoh yang baik untuk masyarakat, maka perlu pemeriksaan urin ini kita lakukan. Anggota DPRD Kota Makassar sangat diperlukan menjadi contoh yang baik, karena yakin seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang berjumlah 50 orang ini, pastinya bebas dari narkoba dan siap menjalani tes.

Baca Juga:  Aktivis Gugat Novel Menggelar Aksi Bakar Lilin di Depan Kejagung

Abdul faisal mengatakan:

“Saya rasa ini penting juga kita perangi, karena covid19 sama berbahayanya dengan narkoba, jika pemerintah hari ini menunjukan perubahan dengan menurunnya angka positif corona, maka perlu juga kita hilangkan angka positif narkoba di Kota Daeng ini”.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang diinstruksikan dalam Inpres nomor 6 Tahun 2014 tentang P4GN dimana kegiatan yang wajib dan harus dilaksanakan oleh Kementerian, Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Tegasnya.