BLT Habis Hanya Untuk Rapid Tes, Pemda Sinjai di Desak untuk Gratiskan Rapid Tes

Related

Andy Cahyady Meminta Kepastian Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Wenhai Guan

Jakarta - Pada tanggal 03/08/20201, Andy Cahyady kembali...

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Share

Setelah keluarnya edaran dari kemeskes RI tentang harga rapid tes untuk masyarakat sampai hari ini belum ada langkah kongkrit yang di lakukan oleh pemerintah daerah Sinjai.

Hal ini menandakan bahwa pemda Sinjai dalam hal ini bupati sinjai tidak serius menyikapi apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat

Baca Juga:  DPD KNPI DKI Jakarta Serahkan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terdampak PPKM

Oleh karena itu kami dari korkab suara indonesia meminta bupati sinjai untuk mengambil langkah cepat dalam hal ini karena ini sangat membebani masyarakat, sinjai dimna di dalam kondisi seperti ini mereka harus lagi mengeluarkan biaya apabila ingin keluar di Kabupaten Sinjai.

Banyak juga calon mahasiwa yg mendaftar di makassar, mereka juga diwajibkan membawa surat keterangan rapid test untuk mengikuti ujian tes masuk perguruan tinggi, hal ini membebani calon mahasiswa tersebut.

Baca Juga:  Advokasi Korban Demo Tolak Omnibus Law, KNPI Akan Datangi Mapolda Sumut

Hal ironis lainnya, BLT Rp.600rb diberikan per kartu keluarga. Setiap kartu keluarga bisa sampai 6 orang, jika menggunakan biaya rapid tes dari Kemenkes, yakni berkisar 150.000/tes x 6 orang = Rp.900.000,
Bisa habis BLT hanya untuk rapid tes.

Penarikan biaya untuk rapid test menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Wabah Covid-19 juga sangat menggangu perekonomian. Banyak warga yang mengalami kesulitan keuangan di tengah pandemi ini.

Kami meminta agar ada kebijakan pemeritah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat rapid test dengan biaya ditanggung pemda, Ujar Arjuna Ginting, Korkab Suara Indonesia.