photo 2021 04 27 18 43 17

Palembang – Banyak income yang dapat di jadikan pendapatan anggaran daerah (PAD) namun mungkin management pengelolaan yang tidak oriented ke mencari keuntungan tapi untuk tempat mangkal tim sukses dan sanak famili yang tidak punya pekerjaan.

“PAD yang harusnya di dapat dari usaha BUMD terserap untuk gaji karyawan BUMD yang membengkak seperti unit usaha konglomerasi namun nyatanya cuma perusahaan pengutip restribusi bagian negara dari perusahaan swasta”, ujar Feri Kurniawan deputi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumatra Selatan (Sumsel) dalam keterangannya pada redaksi, Selasa (27/4/2021)

Seperti di ketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Sumatra Selatan meningkatkan PAD agar tidak mengandalkan dana transfer pusat. Selain itu, Kemendagri juga menyorot tren belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021.


Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani mengatakan PAD Sumsel berpotensi untuk ditingkatkan. “Kalau PAD-nya kecil maka akan bergantung sekali terhadap dana transfer pusat,” katanya saat acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumsel tahun 2022 secara virtual, Jumat (23/4/2021).

Menurut Feri, contohnya adalah Participacing Interest (PI) yang hanya tinggal tunggu masuk rekening dari perusahaan Migas sehingga cukup 4 orang saja pengurus perusahaan dan karyawan namun nyatanya bejibun yang jadi karyawan pengangguran dengan gaji di atas UMR dan Direktur bergaji di atas Rp.50 juta.

Sementara Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BLUD BPSDM (diklat) yang seharusnya tidak di bantu lagi dari APBD karena mengutip dari peserta Diklat dan menjadi lembaga mandiri dan dapat memberikan sedikit Untuk PAD dari profit oriented BLUD untuk daerah tetapi sampai saat ini masih biayai dari APBD.

“Namun tidak ada yang berani mencari tau untuk hal yang kecil ini karena kepala BPSDM adik kandung Wagub Sumsel Mawardi. Padahal ini yang paling gampang di ambil untuk contoh dan pas juga yang duduk d BPSDM tidak punya bekal dan pengalaman menjadi seorang guru namun karena keluarga penguasa (Wagub) maka Kun Faya Kun maka jadilah”, tegas Feri.

Seperti di ketahui tren keluarga pejabat yang menempati berbagai jabatan penting di Sumatra Selatan selain keluarga Wagub Mawardi juga dari keluarga Gubernur Sumsel Herman Deru (HD)antara lain seperti data redaksi di himpun dari LSM Demokrasi Institute

  1. Menantu Herman Deru: dr Syamsuddin Isaac (Plt Direktur RSUD Siti Fatimah)
  2. Adik Herman Deru: dr Lady Kavotiner (Kepala RS Mata Palembang)
  3. Adik Herman Deru: Mondya Boni (Kabid SMK Dinas Pendidikan Sumsel)
  4. Ayuk Ipar Herman Deru: Nora Elisya (Kepala BKD Sumsel)
  5. Adik Istri Herman Deru: Firnaz Lustian (Kepala UPTD Samsat Palembang)
  6. Adik Istri Herman Deru: Lucky (Kepala Samsat I Palembang)
  7. Kakak Istri Herman Deru: Yeni (Kabid PDLL Bapenda)
  8. Ipar Istri Herman Deru: Yudha (Kabid DP3MD)
  9. Ponakan Herman Deru: Noviar (Sekretaris PUBM)

Daftar Keluarga Herman Deru yang duduk di jabatan penting BUMN, Bupati dan anggota DPR RI

  1. Kaka Herman Deru: Edmar Piterdono (Komisaris PTBA)
  2. Sepupu Herman Deru: Noversa (Komisaris Bank SumselBabel)
  3. Adik Herman Deru: Bertu Merlas (Anggota DPR RI)
  4. Anak Herman Deru: Percha Leanpuri (Anggota DPR RI)
  5. Adik Herman Deru: Lanosin (Bupati OKU Timur)