Konflik KNPI, Praktisi Hukum Sumut: Menkumham dan Menpora Diminta Dukung Haris

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Medan – Praktisi Hukum Sumut meminta Menkumham dan Menpora untuk mendukung Haris selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP-KNPI).

Permintaan itu disampaikan Praktisi Hukum Sumatra Utara (Sumut) Rinaldi yang merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum KNPI Sumut ketika dimintai tanggapannya seputar konflik di tubuh KNPI, Jumat, (12/3/2021).

“Menkumham dan Menpora Mestinya Dukung Haris Pertama mengakhiri masa jabatannya di 2021 ini dengan menggelar kongres sesuai konstitusi. Sehingga pemuda menjadi sebenar-benarnya bersatu tanpa meninggalkan konflik berbuntut di belakang hari,” ujar Rinaldi.

Apalagi, lanjut dijelaskan jebolan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) ini, jika berniat untuk menyatukan pemuda itulah langkah bijak yang mesti dilakukan.

“Proses persiapan kongres akan segera digelar. Kita harapkan berjalan baik. DPD KNPI Sumatera Utara berharap apapun ceritanya Ketum Haris Pertama harus tetap berdiri di rel konstitusi dan tidak perlu mencemaskan gerakan apapun yang inkonstitusional. Kita yakin Kemenkumham dan Kemenpora pasti mendukung pelaksanaan kongres sesuai konstitusi,” jelasnya.

Pastinya juga, kata Rinaldi, pihaknya berharap tokoh-tokoh pemuda terbaiklah yang akan tetap memimpin KNPI di masa mendatang.

“Semangat bersatu tetap tidak keluar dari menjaga kekuatan harmonisasi agar keduanya dapat memberikan stock nafas segar untuk pemuda Indonesia berkarya bagi negeri. Karena perpecahan hanya membuat stamina berkarya terhambat,” pungkas pengacara kondang dari kantor Advokat Hasrul Benny Harahap & rekan ini.

Baca Juga:  DPP KNPI Menyerahkan Bansos Masker dan APD untuk Puskesmas Purbalingga

Sebelumnya, eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar Walikota Solo Gibran Rakabuming dan Walikota Medan Bobby Nasution yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum DPP KNPI periode 2021-2024.

Baca Juga:  Terkait Kasus Raffi Ahmad, KNPI: Hukum Jangan Kalah Dengan Pengusaha

Menurutnya, anak dan menantu Presiden Joko Widodo harus cermat memilah kubu KNPI yang harus diikuti.

Itu dikatakan Arief karena ia melihat, belakangan KNPI lebih dikenal oleh masyarakat luas ketika dipimpin oleh Haris Pertama sebagai Ketua Umum.

Di samping itu, KNPI saat dipimpin Haris terlihat kontribusinya membantu pemerintah terutama dalam menangani pandemi Covid-19.

Mendengar wacana soal Gibran tersebut, Haris tidak mempermasalahkannya.

Menurutnya, Gibran memang memiliki potensi yang bagus karena bisa memenangkan pilkada dan iya meyakini pertarungan untuk melawan Mas Gibran akan sangat sulit dilakukan oleh kelompok-kelompok lain.

Diungkapkan Haris, kongres untuk memilih ketum DPP KNPI sejatinya digelar pada Desember 2021, karena masa jabatannya memang berakhir pada bulan tersebut.

Sebelum itu, dia mengatakan pihaknya akan menggelar Rapimpurnas bersama OKP dan DPD KNPI untuk menentukan tanggal dan lokasi kongres.

Sebelumya, berita dan sosial media diramaikan lagi soal eksistensi KNPI, terutama soal rencana perhelatan kongres bersama.

Namun rencana itu dianggap belum tepat karena justeru malah mengesampingkan Ketum KNPI yang sah hasil Kongres XV Desember 2018 di Bogor, yakni Haris Pertama.

Ada sejumlah masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar teliti dan tidak gegabah mengambil keputusan.

Salah satu masukan yang sedang disorot yakni dari Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly.

Bahkan, Samsir Pohan yang juga Ketum Badko HMI Sumut 2008 itu menyampaikan masukannya dalam bentuk surat terbuka lewat akun pribadi media sosialnya kepada Yasonna Laoly, Menkumham RI.