JAKARTA – Ketua Umum pengurus pusat Gerakan mahasiswa ekonomi indonesia (PP GEMEI), Albar menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Menurut Albar, RUU HIP tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi Covid-19, karena akan menimbulkan protes dan polemik di Tanah Air. Namun, Albar menilai persoalan RUU HIP adanya di legislatif (DPR RI), bukan di eksekutif (Presiden).

Albar, selaku ketua umum GEMEI tegaskan tolak RUU HIP.

Dalam pernyataannya, Presiden belum pernah mengeluarkan surat presiden ke DPR RI terkait dengan hal ini (RUU HIP), malah memutuskan menunda pembahasan.

Albar berharap masyarakat tidak terprovokasi di luar isu RUU HIP. “Tidak ada urgensi menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan karena lebih baik fokus menangani COVID-19 untuk membantu masyarakat terdampak.” Ujarnya.

Pembakaran bendera partai PDI Perjuangan secara bersamaan dalam aksi demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat berbuntut panjang.

Ketua Umum PP GEMEI ( Albar ) menilai hal tersebut justru dapat menimbulkan perpecahan antara sesama anak bangsa.