Jakarta – Peneliti ICW (Indonesian Corruption Watch), Kurnia Ramadhana menyebut kegagalan dalam memilih Ketua KPK itu terbukti merupakan hasil putusan kasus etik Firli. Ketua KPK itu diberi sanksi ringan lantaran bergaya hidup mewah dengan naik helikopter ke luar kota.

Kasus tersebut, kata Kurnia, harus menjadi pelajaran bagi Pansel KPK, Presiden, dan DPR. Supaya sosok yang tidak berintegritas tidak dipilih menjadi ketua lembaga antirasuah.

Dengan pernyataan Kurnia maupun Boyamin Saiman di media nasional, Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) Teddy sangat menyayangkan pernyataan tersebut.

Sebab masalah etik yang selalu dibesar-besarkan sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas KPK dan Ketua KPK Firli Bahuri menerima dengan jiwa besar untuk membuktikan bahwa ia merupakan pemimpin yang berintegritas.

“Jadi apalagi yang mau diributkan janganlah Kurnia sebagai peneliti ICW maupun Boyamin Saiman MAKI memaksakan kehendak dan mengiring opini”, ungkap Teddy selaku direktur eksekutif Gerak Indonesia.

Gerak Indonesia justru menanyakan maksud dan tujuan dari peneliti ICW Kurnia Ramadhana maupun Boyamin Saiman yang mereka nilai kerap mencari kesalahan dari Ketua KPK, Firli Bahuri.

“Ada apa? Apakah memiliki agenda terselubung atau kepentingannya yang tidak diakomodir Ketua KPK sehingga selalu menyudutkan Ketua KPK. Dan terkait permasalahan korupsi sebenarnya bukan hanya KPK disitu juga ada instansi lain yang menangani seperti Polri dan Kejagung. Tapi kenapa hanya KPK yang mendapatkan perhatian lebih, terlebih selalu fokus dalam urusan pribadi Ketua KPK.”, ujar Teddy.

Kurnia Ramadhana beserta Boyamin Saiman sudah beralih menjadi “penguntit” Ketua KPK dari mulai bicara di media hingga hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan korupsi, ungkap Teddy.

“Harusnya mereka sebagai pegiat anti korupsi fokus terhadap penyelesaian korupsi bukan masuk ke wilayah personal atau urusan pribadi dan mengeluarkan statement tendesius coba saja perhatikan rekam jejaknya di media”, tutup Teddy.