gedung kpu

Makassar – Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malkan Amin – Salahuddin Rum menyebutkan meski KPU menetapkan pencalonan wakil Bupati nomor urut 2 telah memenuhi syarat, namun ada beberapa hal yang dianggap janggal oleh tim hukum paslon Malkan Amin – Salahuddin Rum Subhan.

Dia menilai jika ada empat bukti syarat yang tidak dipenuhi oleh calon wakil Bupati nomor urut 2 serta ada tiga sanksi yang mengancam eksistensi KPU sebagai penyelenggara pilkada kabupaten Barru tahun 2020.

“Kami menemukan beberapa kejanggalan dari beberapa syarat pencalonan dan pengunduran diri yang harus dilakukan oleh calon wakil Bupati, Aska Mappe, dimana dokumen syarat calon Aska berupa Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Polri tidak ditujukan ke Pejabata yang berwenang (PyB) karena ditujukan ke kapolda, yang seharusnya surat tersebut ditujukan ke Kapolri. Sehingga ini cacat prosedural, maka harus dinyatakan TMS”, Ucap Subhan, Kuasa Hukum Paslon Amin – Salahuddin.

Selain itu, dia juga menemukan dokumen syarat calon Aska Mappe berupa tanda terima pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai anggota Polri, sebagaimana pasal 42 (4) Huruf e PKPU 3 Tahun 2017 tanda terima tersebut harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Namun Aska Mappe melampirkan tanda terima yang ditandatangani oleh SDM polda sulsel sehingga dianggap KPU semestinya menyatakan pencalonan Aska tidak memenuhi syarat (TMS).

“Ditemukannya dokumen syarat calon Aska Mappe berupa surat pernyataan bahwa sedang dalam proses pengunduran diri bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun surat tersebut ditandatangani oleh Polda Sulsel, dan bukan oleh Mabes Polri, sebagaimana diatur dalam Perkap 19 tahun 2011 oleh karena itu syarat calon Aska M haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Melanggar Pasal 42 (4) Huruf e PKPU 3 Tahun 2017.” Lanjut Subha.

“Apa yang kami temukan adalah bukti jika KPU tidak profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pilkada, bahkan beberapa pelanggaran administrasi yang dilakukan calon wakil nomor urut 2 terkesan didiamkan,” Tambahnya.

Dia juga menganggap selain pelanggaran administrasi pengunduran diri yang diajukan Aska Mappe, pihaknya juga menilai jika SK Pemberhentian Aska Mappe yang seharusnya ditandatangani oleh Kapolri tidak diserahkan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam PKPU 3 tahun 2017 pasal 69 ayat 1 dan ayat 5 yang berbunyi bagi calon yang berstatus Anggota Polri, Wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Polri, Paling Lambat 30 Hari sebelum pemungutan suara serta di ayat (5) disebutkan jika calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya dan tidak dapat membuktikan pengunduran diri sedang dalam proses dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sehingga dia menganggap KPU telah melakukan dugaan pelanggaran etika dan pidana sebab telah meloloskan pasangan calon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, dia juga menilai jika dalam batas waktu yang ditentukan KPU tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu paling lambat 7 Hari Kerja Terhitung Sejak 17 November 2020 Maka bawaslu wajib menegur secara lisan dan tulisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 (6) Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pilkada serta Pasal 141 Undang Undang 1 Tahun 2015 bahwa kpu yg tidak menjalankan rekomendasi bawaslu maka diberi sanksi Lisan dan atau Tulisan.