Jakarta – UIN Watch pada hari Kamis (19/10/2020) menjabarkan kepada awak media bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatasnamakan Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa. Akan tetapi, pelaku menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya.

Setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta.

UIN Watch juga telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan. Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut. UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung.

Fakta lain yang tak kalah penting menurut UIN Watch adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU.

Penyalahgunaan Rekening ini, menurut UIN Watch mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia.

UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta, dan UIN Watch sedang menelusuri hal-hal tersebut.

“Kami menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.” Ujar salah seorang perwakilan UIN Watch kepada awak media.

Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan tersebut telah diterima pada hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.