Muchdi PR Ajukan Banding Dalam Kasus Sengketa Partai Berkarya

Related

Share

Jakarta – Merespon hasil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 Februari 2021 yang mengabulkan gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto atas kepengurusan Partai Berkarya, Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr mengajukan banding atas putusan tersebut.

Tommy Soeharto sebelumnya menggugat SK kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr yang diterbitkan Menkumham Yasonna Laoly. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan Kepemimpinan Partai Berkarya atas nama Tommy Soeharto.

Putusan PTUN Jakarta itu mencabut dua Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan AD/ART Partai Berkarya dan Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020 di nyatakan batal.

“Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat atas 2 SK Kemenkumham RI tersebut, maka kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,” kata Muchdi dalam Konferensi Persnya, Kamis (18/2/2021).

Sejak Muchdi Pr memegang Ketua Umum Partai Berkarya, sudah menghadapi 6 gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 gugatan di PTUN dan 1 gugatan di Pengadilan Negeri Makasar. Dari 11 gugatan tersebut, 10 gugatan telah dimenangkan oleh DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Muchdi pun menyerukan para kadernya untuk tetap solid berjalan seperti biasa sampai ada putusan inkracht atau putusan berkekuatan hukum tetap. Ia juga menyatakan, dua SK Kemenkumham nomor 16 dan 17 tertanggal 30 Juli 2020 yang digugat oleh Tommy Soeharto itu tetap berlaku dan sah sampai dengan proses hukum selesai. “Kami menyampaikan seluruh kader dan pengurus di semua tingkatan agar tetap solid, berjalan seperti biasa sampai ada putusan inkracht,” ujar dia.

Muchdi pun mengklaim proses-proses mulai dari persiapan hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya pada 10-12 Juli 2020 telah bersandar pada AD/ART Partai Berkarya dan peraturan perundang-undangan.

“Dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK tersebut di atas,” kata Muchdi.

Baca Juga:  Polisi Diminta Usut Tuntas Pembunuhan Wartawan di Mamuju
Baca Juga:  Aksi Depan Gedung KPK , Massa Desak Usut Dugaan Praktek Jual Beli Jabatan di Sumsel

Diberitakan sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy terhadap Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara dengan nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tersebut diputus pada 16 Februari 2021.