KNPI Akan Tempuh Jalur Hukum dan Laporkan Penyebar Fitnah Mengenai Haris Pertama

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) membantah fitnah yang dilayangkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama.

Pasalnya, beredar di media sosial bahwa Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menggelapkan uang penyewaan Tower di gedung DPP KNPI, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Penyewaan tower selama 3,5 tahun dengan dana sewa, Rp250 juta dan bantuan CSR sebesar Rp250 juta juga. Penggunaannya untuk gaji karyawan sekretariat dan operasional organisasi lainnya. Sebagai catatan bahwa yang telah diterima hanya dari pihak TBG/Solusindo di tahun 2020 awal. Sewa dari pihak perusahaan lain belum ada,” tegas Kepala kesekretariatan DPP KNPI, Darsono, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga:  DPD KNPI DKI Jakarta Serahkan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terdampak PPKM


Sebelum Haris Pertama menjabat ketua umum, ada kepengurusan DPP KNPI dalam satu periode menerima 2 kali perpanjangan sewa tower di periode 2015-2018, yaitu periode kepemimpinan Ketua Umum M. Rifai Darus.
Darsono membantah jika ada 2 perusahaan tower yang sewa di sekretariat KNPI. Semua surat yang beredar sudah diketahui oleh pihak sekretariat dan pengurus lainnya.

Baca Juga:  Gagak Desak Kembali KPK Ambil Alih Kasus Jamkrida yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya


“Saat ini hanya satu perusahan yang sewa, yang satunya belum ada proses sama sekali dan dibatalkan karena KNPI jelang kongres. Dia juga menegaskan, bahwa dana yang diperoleh dari penyewaan tower sangat transparan dan tercatat,” tuturnya.

” Dana tersebut digunakan untuk cadangann gaji karyawan, staf, serta operasional lainnya. Dana tower dari tahun 2020 hingga sekarang dana tersisa masih tersimpan dan dilaporkan dalam rapat pleno KNPI,” tegas Darsono.


Lebih lanjut dia mengatakan, semua surat DPP KNPI yang ditandatangani oleh Haris Pertama sudah diketahui kesekretariatan dan pengurus lainnya.