Jakarta – WhatsApp diminta untuk memberikan penjelasan kepada pengguna di Indonesia terkait perubahan kebijakan privasi yang dilakukan aplikasi pesan instan tersebut oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan privasi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) perlu penjelasan dan mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku di Indonesia , terutama mengenai hak hak pengguna.

Sehubungan dengan perubahan kebijakan privasi WhatsApp, Kominfo sebagai institusi negara yang berkompeten mengenai penyelenggaraan sistem elektronik di indonesia telah menerima penjelasan dari pihak WhatsApp termasuk klarifikasi mengenai di tiadakannya end-to-end encryption untuk pengguna WhatsApp Business, seperti di ungkapkan oleh Dedy Permadi juru bicara Kemkominfo secara tertulis di Jakarta, Jum’at (19/02/2021).

Kominfo menegaskan bahwa pihak WhatsApp harus memberikan penjelasan sejelas mungkin kepada pelanggannya atau kepada publik mengenai perubahan kebijakan privasi tersebut. Dan melakukan penerjemahan kebijakan privasi dalam Bahasa kita yaitu Bahasa Indonesia agar publik lebih mudah untuk mengerti, jelas Deny Permadi.

Kemkominfo pun mendorong WhatsApp/Facebook untuk patuh terhadap Hukum dan Perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Terutama yang terkait perlindungan data pribadi pengguna nya dimana diatur ketentuan hak pengguna selaku pemilik data pribadi serta ketentuan pemerosesan data pribadi, tegas Dedy.

Sesuai dengan Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pemilik data pribadi memiliki hak, antara lain, atas kerahasiaan, pengubahan, hingga penghapusan data pribadi yg dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pemilik data juga berhak mengajukan pengaduan kepada menteri kominfo dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE, ungkap Dedy.

Dedy mengingatkan pula terkait kewajiban PSE yang melakukan pengumpulan data pribadi sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hak hak (pengguna) ini turut diperkuat melalui kewajiban PSE untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dan dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi, jelasnya.

Dedy juga menegaskan Pemerintah sangat fokus terhadap perlindungan data warga nya dengan menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). saat ini kominfo terus bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelesaikan RUU PDP.

Jika RUU PDP ini selesai, maka hak hak pengguna selaku pemilik data pribadi akan semakin jelas dan terlindungi, tutup Dedy.