Gagak Desak Kembali KPK Ambil Alih Kasus Jamkrida yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Jakarta – Demonstrasi susulan kembali terjadi lagi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/04/2021). Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi agar KPK untuk turun ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka meminta komisi antikorupsi itu untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida salah satu BUMD Sumsel. Kasus tersebut terendus seletah RUPS yang dihadiri wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab dari pemerintah daerah.

“Kami minta KPK untuk turun ke Sumsel dan mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida,” ucap orator di depan gedung KPK.

Baca Juga:  Menurut UU, KPK Bisa Hukum Mati Tindak Pidana Korupsi Tertentu
IMG 20210427 203326 364
Para Peserta Aksi di Depam Gedung KPK

Menurut koordinator aksi Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Toby N. Fransisco kasus dugaan korupsi Jamkrida berawal dari manipulasi laporan keuangan sehingga didapatkan keuntungan untuk dibagikan.

“Ada dugaan rekayasa keuangan Jamkrida sebagai BUMD Sumsel untuk mendapatkan laba bersih guna mendapat saldo bersih yang bisa dibagikan sebagai deviden saham dan bonus keuntungan,” katanya.

Baca Juga:  Gempar Akan Serahkan Berkas Hasil Audit BPKP ke KPK dan Kejagung

Toby mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini untuk dituntaskan karena khawatir ada intervensi proses hukum antar lembaga.

“Kami percaya ke KPK untuk menuntaskan kasus ini dengan mengambil alih. Kalau hanya ditangani lembagai hukum daerah kami khawatir ada intervensi dan kasusnya pun akhirnya tidak jelas,” ujarnya.

Toby menambahkan KPK bisa membuka kasus ini dengan memanggil dan periksa wakil gubernur Mawardi Yahya.

“Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab RUPS tersebut dan yang menyetujui pembagian keuntungan yang diselewengkan itu maka KPK harus memeriksanya. Dengan begitu dugaan keterlibatan Mawardi Yahya akan tampak jelas,” tuntutannya.

“KPK sekalian periksa harta kekayaan Mawardi Yahya yang pernah menjabat Bupati dua periode di Ogan Ilir karena ada dugaan hartanya tidak sesuai dengan LKHPN yang dilaporkan ke KPK,” tutup Toby.