IMG 20210427 203325 307

Jakarta – Demonstrasi susulan kembali terjadi lagi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/04/2021). Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi agar KPK untuk turun ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka meminta komisi antikorupsi itu untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida salah satu BUMD Sumsel. Kasus tersebut terendus seletah RUPS yang dihadiri wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab dari pemerintah daerah.

“Kami minta KPK untuk turun ke Sumsel dan mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida,” ucap orator di depan gedung KPK.

Para Peserta Aksi di Depam Gedung KPK

Menurut koordinator aksi Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Toby N. Fransisco kasus dugaan korupsi Jamkrida berawal dari manipulasi laporan keuangan sehingga didapatkan keuntungan untuk dibagikan.

“Ada dugaan rekayasa keuangan Jamkrida sebagai BUMD Sumsel untuk mendapatkan laba bersih guna mendapat saldo bersih yang bisa dibagikan sebagai deviden saham dan bonus keuntungan,” katanya.

Toby mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini untuk dituntaskan karena khawatir ada intervensi proses hukum antar lembaga.

“Kami percaya ke KPK untuk menuntaskan kasus ini dengan mengambil alih. Kalau hanya ditangani lembagai hukum daerah kami khawatir ada intervensi dan kasusnya pun akhirnya tidak jelas,” ujarnya.

Toby menambahkan KPK bisa membuka kasus ini dengan memanggil dan periksa wakil gubernur Mawardi Yahya.

“Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab RUPS tersebut dan yang menyetujui pembagian keuntungan yang diselewengkan itu maka KPK harus memeriksanya. Dengan begitu dugaan keterlibatan Mawardi Yahya akan tampak jelas,” tuntutannya.

“KPK sekalian periksa harta kekayaan Mawardi Yahya yang pernah menjabat Bupati dua periode di Ogan Ilir karena ada dugaan hartanya tidak sesuai dengan LKHPN yang dilaporkan ke KPK,” tutup Toby.