Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, APSI Tuntut Kabareskrim Polri di Pecat

Related

Andy Cahyady Meminta Kepastian Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Wenhai Guan

Jakarta - Pada tanggal 03/08/20201, Andy Cahyady kembali...

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Share

Jakarta – Asosiasi Pemuda Peduli Demokrasi (APSI) menggelar aksi demontrasi di depan halaman MABES POLRI pada rabu 29/7/2020 menuntut keterlibatan pimpinan tinggi polri dalam Kasus buron Djoko Tjandra harus di ungkap secara nyata.

Djoko Tjandra sudah menjadi Buronan sejak 2009, karena telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Djoko dengan pidana penjara selama dua tahun pada 2009. Akan tetapi, Djoko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012.

Baca Juga:  KNPI Soal Tuduhan Kuasa Hukum Novel Baswedan Kepada Polri

Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri mengeluarkan Surat jalan kepada DJoko Tjandra. Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam dokumen surat jalan, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan. Di sana Djoko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi.

Baca Juga:  Polisi Akan Perkarakan Waterboom Lippo Cikarang Yang Timbulkan Kerumunan

Koordinator Aksi Raffi Rizaldi menegaskan bahwa, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim Polri harus di pecat sebagai anggota kepolisian karena telah menyalahi kode etik.

Tidak hanya itu, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai KABARESKRIM juga harus dipecat dari jabatannya, sebagaimana Irjen Pol Napoleon Bonaparte Kepala Divisi Hubungan Internasional yang dicopot akibat Kelalaian dalam pengawasan staf atas penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra oleh anak buah nya Brigjen Pol Nugroho Wibowo.

Kami menduga bahwa, Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 ada tembusannya kepada Kepala BARESKRIM, dan tidak mungkin Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo tidak mengetahui hal tersebut. Kami curiga, bahwa KABARESKRIM juga ikut teribat dalam meloloskan buronan kejaksaan agung ini. Tutup Raffi Rizaldi