BADKO HMI: Kabareskrim Jangan Terkesan Tunggangi Kasus Mandek TPPU e-KTP

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kareskrim) Polri Listyo Sigit Prabowo diminta tegas untuk tidak ikut menunggangi kelanjutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus elektronik KTP (e-KTP).

Ketua Bidang Hukum dan HAM (BADKO) HMI Jabodetabek-Banten, Rahman Bagariang menegaskan sikap dan posisi Kabareskrim Sigit Prabowo dalam kasus ini terkesan lambat bahkan tidak bergerak sama sekali.

“Ada kesan yang terbaca bahwa Kabareskrim dan jajarannya seakan tidak mau melanjutkan penyelidikan kasus TPPU e-KTP seperti yang diamanatkan dalam amar putusan ketika vonis terhadap terdakwa Setya Novanto,” tutur Bagariang

Bagariang menjelaskan, awalnya Bareskrim terkesan sangat mendukung tindak lanjut kasus TPPU e-KTP dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu Brigadir Jenderal Rudy Heryanto Nugroho.

Baca Juga:  Kejati Sumsel Usut Dugaan Korupsi Wagub Sumsel Sewaktu Jabat Bupati Ogan Ilir

Namun, sambungnya, setelah hampir dua tahun kasus ini diputuskan tidak pernah ada kelanjutannya sama sekali. Bahkan, ada kesan Pak Sigit Prabowo dan jajarannya masa bodoh dan ikut menunggangi kasus ini supaya didiamkan.

“Pak Sigit Prabowo dan jajarannya harus berdiri sendiri paling depan dalam kasus TPPU E-KTP. Jangan terkesan lagi dimata masyarakat Adanya tebang pilih dalam menangangani perkara tersebut. Karena selama ini publik mengapresiasi Bareskrim yang telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar,” tuturnya.

Baca Juga:  DPP KNPI Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri Terkait Isu Rasisme

Dengan lebih cepat melanjutkan penyelidikan kasus TPPU e-KTP, lanjut Bagariang, masyarakat juga bisa terang benderang untuk melihat kemana arah aliran dana tersebut yang merugikan negara.

Di sisi lain, Bagariang juga meminta agar Bareskrim Polri harus tunduk pada Marwah dan perintah pengadilan. Jangan sampai, perintah pengadilan gugur atas tekanan politik yang lainnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Hendra Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka Banten saat dihubungi tim redaksi mengungkapkan bahwa dua politusi yang dimaksud Setya Novanto yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.

“Pak Sigit Prabowo dan jajarannya harus berdiri paling depan dalam kasus TPPU e-KTP. Apabila Kabareskrim masih lambat bergerak maka kami meminta kepada Kapolri Idham Azis untuk mengganti Kabareskrim Sigit Prabowo demi
membela keadilan biar masyarakat tetap percaya,” tutupnya.