APSI Desak Istana Usut Keterlibatan Oknum Polri dalam Kasus Djoko Tjandra

Related

Andy Cahyady Meminta Kepastian Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Wenhai Guan

Jakarta - Pada tanggal 03/08/20201, Andy Cahyady kembali...

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Share

Jakarta – Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemuda Peduli Demokrasi (APSI) mengadakan aksi unjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta pusat, Jumat (24/07/2020)

Dalam aksi mereka menuntut serta mendesak agar Presiden Republik Indonesia agar mencopot Kapolri atas runtuh nya Integritas institusi kepolisian akibat lolosnya buronan Djoko Tjandra.

“Begitu juga mendesak institusi kepolisian agar memecat oknum perwira tinggi (Jendral) yang terlibat atas pelarian buronan kasus cassie bank bali Djoko Tjandra,” ujar Rafi Rizaldi selaku koorlap aksi, Jakarta, Jumat (24/07).

Berikut juga meminta agar mengusut tuntas oknum kepolisian yang mempunyai peran meloloskan Djoko Tjandra dan menyelematkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung. Begitu pun menuntut agar mencopot dan pecat kepala pusat kedokteran dan kesehatan (DOKKES) Polri atas keterlibatan penerbitan surat bebas covid-19 Djoko Tjandra yang digunakan untuk perjalanam meloloskan diri dari kejaksaan agung.

“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh dan bumi terbelah presiden tak berdaya, Djoko Tjandra merajalela,” tandasnya menjelaskan.

Berikut keterangan singkat ihwal kasus Djoko Tjandra yang dilansir dari rilis pers Asosiasi Pemuda Peduli Demokrasi ( APSI ).

melihat Kasus Djoko Tjandra yang kembali di permukaan publik setelah ditemukan jejak buron pada 8 Juni 2020 merupakan bobroknya sistem hukum kita di indonesia. Djoko Tjandra kita ketahui secara kolektif merupakan buronan pada kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali.

Buron sejak 2009

Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Djoko dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun pada 2009. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali. Akan tetapi, Djoko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012.

Baca Juga:  Polisi Dinilai Represif Soal Penanganan Demonstrasi di Depan PLN Sulsel Rabar
Baca Juga:  Dony Isman Nyatakan Sikapnya Terkait Kasus Korupsi Walikota Tanjung Balai

Membuat KTP dalam setengah jam

Sebanyak 4 orang salah satunya Djoko Tjandra datang ke kantor kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Juni 2020 pukul 08.00 WIB. Djoko ditemani sopir dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking, datang ke sana untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Begitu tiba, Anita langsung menghubungi Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Asep pun keluar dari ruangan kerjanya di lantai dua menuju lobi.

Tiga hari sebelumnya, dengan membawa surat kuasa dari Joko Tjandra, Anita sudah menemui Asep untuk menanyakan data dan status kependudukan kliennya. Jadi Senin pagi itu, Djoko Tjandra tinggal datang ke kelurahan untuk merekam data KTP-el. Foto wajah Djoko, sidik jari, dan tanda tangan diambil dengan cukup singkat. Seluruh proses pembuatan KTP-el hanya berlangsung sekitar 30 menit. Lurah Asep dan petugas di kelurahan tak menyadari bahwa yang mereka layani adalah buronan yang sedang diburu Kejaksaan Agung. Meski Asep menyangkal mengistimewakan Djoko, tapi menurut warga setempat, proses mereka mengurus KTP-el di Kelurahan Grogol Selatan biasanya memakan waktu sebulan

Paspor tak diambil sendiri

Djoko Tjandra mengajukan pembuatan paspor 22 Juni dan paspor terbit pada 23 Juni. Djoko hadir di Kantor Imigrasi Jakarta Utara, tapi saat paspor terbit orang lain yang mengambilnya. Dia membawa surat kuasa dari Djoko. Proses pembuatan paspor berjalan mulus.

Surat Jalan Dari Kepolisian

Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri mengeluarkan Surat jalan kepada DJoko Tjandra. Kini Prasetijo telah dicopot dari jabatannya. Dia dicopot dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat itu, Prasetijo dimutasi sebagai perwira tinggi (pati) Yanma Mabes Polri.