MAKI Duga Terjadi Kongkalikong Dalam Audit BPK Terhadap APBD Pemprov Sumsel 2019

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Jakarta – BPK telah melakukan pemeriksaan APBD Sumsel 2019 pada anggaran PUPR Prov Sumsel. Pemeriksaan ini berdasarkan surat BPK ke Pemprov Sumsel No. 01.b tertanggal 30 Oktober 2019 untuk pemeriksaan awal terkait proyek-proyek di PUPR Sumsel.

Deputi MAKI Sumsel, Feri Kurniawan mengatakan, berdasarkan sumber yang ikut dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan kerugian negara, diduga terjadi deal-deal untuk mengurangi nilai kerugian negara.

Feri menjelaskan, menurut sumber itu, jumlah awal kerugian negara setelah dirundingkan menjadi hanya 10 persen dari nilai kerugian yang sebenarnya.

Feri lantas memaparkan sejumlah data dari sumber itu, seperti jalan jurusan Belitang Jaya-Nusa Bakti senilai 50 miliar. Temuan awalnya diduga hampir 19 miliar namun kerugian negara yg dihitung diduga hanya 1,9 miliar, di mana kondisi jalan saat ini diduga lebih dari 50 persen sudah mengalami kerusakan.

Baca Juga:  MAKI Sumsel Kritik Keluarga Mawardi Hingga Herman Deru Penuhi Jabatan Publik

Kemudian juga, jalan jurusan Dabok Rejo-Batas OKI temuan awal BPK diduga senilai 15 miliar namun perhitungan kerugian negara diduga hanya 1,8 miliar.

Baca Juga:  PT. Duta Pertiwi Nusantara Capai Target Penjualan 118 Milliar Rupiah

Merespons hal itu, Feri menilai adanya dugaan kongkalikong antara auditor BPK dengan Dinas terkait maupun rekanan kontraktor.

“Kalau orang BPK punya nyali turun ke lapangan bersama MAKI Sumsel, maka kami siapkan fasilitasnya dan tentunya mereka membawa hasil audit mereka. Hampir dapat dikatakan proyek infrastruktur di Sumsel separuh lebih hanya seumur jagung artinya belum sampai satu tahun sudah mulai terlihat seperti kena penyakit kulit,” ujar Feri dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Tapi anehnya, menurut Feri, temuan BPK itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, seperti beberapa proyek di Pemprov Sumsel.

“Ibarat kata orang sekolah dulu, habis buang atau kalau APBD habis tinggal tunggu APBD tahun depan. Dilema pembangunan di Sumsel dari tahun ke tahun adalah sama, hanya bertahan 1 tahun anggaran dan dianggarkan kembali 2 tahun berikutnya,” pungkas Feri.