Gempar Akan Serahkan Berkas Hasil Audit BPKP ke KPK dan Kejagung

Jakarta – Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda anti korupsi (GEMPAR) kembali mempersoalkan hasil audit BPKP terhadap PD Migas dalam kerjasamanya dengan Foster oil Energy Pte, Ltd (FOE). Dalam temuan Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) disampaikan bahwa sejak awal berdirinya BUMD PD Migas dinilai tidak pernah memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah.

Muhammad Ilham selaku koordinator Gempar menyampaikan, “Sejak awal proses kerjasama antara PD Migas dengan FOE itu illegal, karena pada proses kerjasama tersebut banyak peraturan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Bekasi bahkan dalam kerjasma tersebut pihak legeslatif (DPRD) pun sebagai lembaga yang mengontrol kebijakan pemerintah tidak pernah dilibatkan sama sekali, tidak menutup kemungkinan kerjasama tersebut mengindikasikan adanya Suap menyuap oleh pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini demi memperlancar proses kerjasamanya.

Dalam temuan BPKP juga disampaikan bahwa FOE akan memberikan dukungan finansial (pinjaman) untuk membiayai dana operasinal PD Migas dengan Bunga sebesar 6%. Jumlah bagi hasil dengan yang diterima oleh PD Migas Kota Bekasi pada 31 Juli 2019 Sebesar USD 480.493,92 atau dalam konversi Rupiah bertaksir 6M.

Namun dari jumlah tersebut, telah digunakan untuk membayar hutang Financial support PD Migas kepada FOE sebesar 8.380.626.882,00 berdasarkan saldo hutang Financial Support sejak tahun 2019. Hal ini yang kemudian banyak dikritik oleh banyak pihak, karena lebih besar pasak daripada tiang, khususnya sebagai lembaga usaha yang seharusnya dikelola secara profesional.

“Masa mau mengerjakan proyek yang keuntungannya lebih besar dari biaya operasionalnya, apalagi biaya operasionalnya hasil dari hutang. Artinya sejak proses kerjasama PD Migas dengan FOE sebagai perusahaan pendukung PD migas tidak sedikitpun memberikan keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat namun justru sebaliknya, bahkan PD migas setiap tahunnya harus membayar cicilan hutang kepada perusahaan pendukung, tentu bagi hasil yang didapatkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan hutang yang harus di bayar”, tegas Muhammad Ilham selaku koordinator Gempar saat diawawancara (28/09/2020).

Disamping itu juga pemerintah daerah selalu memberikan penyertaan modal kepada PD migas. Jelas-jelas ada indikasi korupsi dalam skandal ini yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Dan kami sebagai organisasi gerakan anti korupsi akan mengawal skandal ini sampai tuntas.

Pekan depan kami akan segera ke Kuningan (KPK) dan Kejaksaan Agung dengan menyampaikan segenap bukti-bukti yang tinggal dieksekusi oleh para penegak anti rasuah tersebut.

“Ibaratnya ga perlu digoreng lagi ini barang, sudah barang jadi”, imbuhnya.

Tentu kedepannya kita berharap pemerintah kota Bekasi mampu menempatkan orang-orang yang lebih profesional dalam mengembangkan perusahaan tersebut bukan cuma Keberadaan perusahaan sebatas pembagian posisi jabatan politik pasca pesta demokrasi”, tutup Ilham.

Berita Lainnya

Ketua DPR Aceh Sampaikan Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan Aceh ke Mendagri

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Rabu malam (12/08). Bertempat di ruang tamu...

AAMPI Diserang Oknum Ormas Saat Gelar Aksi Damai

Jakarta - Aksi damai demonstran yang tergabung dalam “Aliansi Aktivis Mahasiswa Pemuda Indonesia (AAMPI)” di Taman Makam Pahlawan Kalibata diwarnai kekisruhan serta...

Proyek Pelabuhan Marabombang Terlantar, KPK Diharap Usut Tuntas Anggaran 100M

PT.Alfindo Perkasa yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek Pelabuhan Marabombang senilai Rp.100M anggaran Kementerian Perhubungan. Dimana pelabuhan tersebut diperuntukan...

KNPI Kritik Pejabat yang Rangkap Jabatan BUMN

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia kembali merilis sejumlah nama pejabat negara yang diduga menjabat sebagai komisaris di Badan...

Calon Bupati Simalungun Radiapoh – Zonny Kampanyekan Pendidikan di Era Industri 4.0

Jakarta - Menjelang babak akhir masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara, pasangan calon (Paslon) Bupati nomor urut 1, Radiapoh...

Kapolda dan TNI Libatkan Relawan G-Mile Dalam Kegiatan Rapid Test Gratis

Jakarta - Relawan Gerakan Milenial Peduli (G-Mile) dibawah naungan Dr. Tirta Mandira Hudhi bersinergi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan...

Tim Paslon Darma – Adlin: KPU Tak Kasasi, KPU Sergai Harus Tunduk dan Patuhi Putusan PTTUN

Medan - Tanggapi sikap Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai mengabaikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Benny Hasrul menyatakan bahwa pengabaian...

Dinilai Tak Memenuhi Syarat, Paslon Pilkada Barru Ini Diloloskan KPU

Makassar - Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malkan Amin - Salahuddin Rum menyebutkan meski KPU menetapkan pencalonan wakil Bupati...

Menurut Putusan Pengadilan, Paslon Soekirman-Tengku Ryan Tak Sah Ikuti Pilkada

Serdang Bedagai - PTTUN mengabulkan seluruh gugatan Pasangan Calon Darma Wijaya - Adlin Tambunan atas pembatalan penetapan pasangan calon Soekirman - Tengku...

UIN Watch Laporkan Rektor UIN Terkait Dugaan Pemalsuan Data dan Korupsi

Jakarta - UIN Watch pada hari Kamis (19/10/2020) menjabarkan kepada awak media bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan...