PPK Kosgoro 57 Teguhkan Soliditas Lewat Buka Bersama di Wisma Mas Isman

Related

Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Jakarta - Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa...

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Share

Jakarta – Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, PPK Kosgoro 1957 mengadakan buka bersama demi menguatkan soliditas bersama. Acara yang diadakan di Wisma Mas Isman, Jl. Teuku Cik Ditiro No.34, Jakarta Pusat. Acara yang diadakan pada tanggal 28 April 2021 ini dihadiri oleh kader PPK Kosgoro 1957.

Baca Juga:  Habib Umar Berharap Sosok Pengganti Kapolri Bisa Merangkul Ulama

Acara ini sendiri merupakan bentuk silaturahmi serta meneguhkan soliditas antar sesama Kader PPK Kosgoro 1957 sesuai dengan arahan Cak Yusuf selaku Ketua Harian Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957. Turut serta hadir Ridwan Hisjam dan juga Suyuko Hadikusumo bin Hamengkubuwono IX

Acara Buka bersama para kader Kosgoro 1957 berencana akan menjalin silaturahmi yang lebih besar lagi dengan mengumpulkan PDK PDK Kosgoro di seluruh indonesia setelah hari Raya Nanti Tutur Ketua Panitia Bukber Supardiono Wakil Ketua Golkar Jambi.

Baca Juga:  Seiring Dengan Berakhirnya Bulan Ramadhan, AMPG Kota Semarang Gencarkan Membantu Masyarakat

Ahmad Yani Panjaitan Selaku sekertaris pelaksana acara buka bersama kader kosgoro 1957 Mewakili ketua harian Membuka acara dan rapat pleno dengan menjelaskan dan memberi paparan Tentang sejarah kosgoro 1957 serta meyakinkan akan Keabsahan Legalitas versi Azis Syamsuddin yang saat ini tercatat di kementerian Hukum dan HAM. Keabsahan ini bisa dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung No 24/B/2017 PT.TUN.JKT.