Jakarta – Atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dalam jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari, KPK menjaring lima tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama menagih janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang akan memberi opsi hukuman mati bila ada pejabat yang berani korupsi dana bansos.

“Korupsi bantuan bansos untuk masyarakat di masa pandemi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling biadab. Karena memanfaatkan situasi atau keadaan Dimana negara dan rakyat sedang dalam kesulitan,” tegas Haris kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Merespons pernyataan Haris Pertama, beredar daftar dukungan yang dilontarkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di media sosial yang mendukung DPP KNPI untuk menagih janji ketua KPK untuk memberikan opsi hukuman mati terhadap koruptor dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Dalam daftar dukungan tersebut, diketahui ada puluhan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tercantum dalam pesan berantai tersebut. Hingga saat ini, terpantau ada 41 OKP yang turut mendukung pernyataan DPP KNPI terkait hukuman mati koruptor bansos.

Lanjuti soal korupsi dana bantuan sosial (bansos), Haris Pertama juga meminta KPK untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjerat lima orang dalam operasi tangkap tangan tersebut, termasuk keterlibatan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan sosial Covid-19 oleh Kemensos.

“PT. Pos Indonesia juga pernah bekerjasama dengan Kementrian Sosial mengenai penyaluran serta logistik Bansos Covid-19, Saya harap KPK juga menyelidiki dugaan keterlibatan PT. Pos Indonesia dalam penyaluran dana Bansos,” ungkap Haris Pertama selaku ketua umum DPP KNPI.