Jakarta KPK menjaring lima tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam program bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Menurut keterangan ketua KPK, Firli Bahuri, kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim KPK pada Jum’at (4/12/2020).

“Dalam operasi tersebut ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing sejumlah sekitar Rp 11,9 miliar, sekitar 171,085 Dollar AS dan sekitar 23.000 Dollar Singapura.” Ucap Firli Bahuri, saat konferensi pers daring, minggu (6/12/2020).

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri pernah mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan korupsi dana bantuan sosial. Bahkan KPK akan mengambil opsi hukuman mati bila ada yang berani korupsi dana bansos.

“Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” tukas ketua KPK itu.

Adapun bunyi ayat 2 pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.