Jakarta – DPP KNPI menyatakan sikap sepakat terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, proses hukum harus dipatuhi dan ditegakkan.

Ketum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, setiap perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum maka gunakan mekanisme atau jalur hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

“KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan dan pemersatu pemuda Indonesia sangat mendukung dan mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia untuk senantiasa turut mematuhi proses penegakan hukum bagi siapa saja tanpa pandang bulu yang sedang mengalami permasalahan hukum,” kata Haris dalam keterangannya, Jumat (18/12).

Terkait dengan tewasnya enam laskar FPI, Haris mengatakan Indonesia memiliki lembaga independen yaitu Komnas HAM. Haris mengatakan Indonesia memiliki lembaga independen yaitu Komnas HAM.

“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan yang  terjadi saat ini,” tegas Haris.

Untuk itu, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

“Kami sangat berharap kiranya langkah investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat berjalan dengan jujur, adil, professional dan independent. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi sesungguhnya,” tutup Haris.