DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Kelompok ULMWP

Related

Kasus Bos Judi Online Dinilai Salah Pasal

Jakarta - Kasus Pembebasan Bos Judi Online yang ditangkap...

Bos Judi Online Dilepas, Poros Rawamangun : Ada Motif Apa?

Jakarta - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan tersangka...

Salahi Aturan, Tiang-Tiang dan Kabel Optik Tak Berizin Harus Ditindak

Jakarta - Penampakan tiang-tiang yang berisi kabel optik dan...

Terbukti Bersalah, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia Masih Belum Ditindak

Jakarta - Sidak yang dilakukan Sudinakertrans Jakarta Timur yang...

Sidak Disnakertrans Jakarta Timur Ke Perusahaan Bandel

Jakarta - Pada masa PPKM seperti ini banyak perusahaan...

Share

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terhadap kelompok ULMWP terkait isu sosial yang ada di Papua Barat.

“Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarkat,” kata Aziz di Jakarta pada Rabu, 2 Desember 2020.

Baca Juga:  KMHDI Sumsel Kritik Gubernur Herman Deru Soal Banyaknya Keluarga Menduduki Jabatan Strategis

“Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini,” sambungnya.

Dirinya juga mengutuk atas aksi yang dilakukan oleh ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan sementara West Papua.

Menanggapi hal itu, ia mengatakan jika Papua Barat sepenuhnya menrupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).

Baca Juga:  PPK Kosgoro 57 Teguhkan Soliditas Lewat Buka Bersama di Wisma Mas Isman

“Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas,” ungkapnya.

Masyarakat Papua Barat yang terlibat dalam pembentukan ULMWP, menurutnya tidak memiliki dasar yang kuat atas klaim kemerdakaanya itu.

Ia pun menegaskan jika keberadaan Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, nilai-nila Pancasila, dan pengakuan dari dunia internasional.

Sumber: Antaranews