Sulawesi Selatan – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AHPD) lakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan KPU Sulawesi Selatan.

Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1999, terkait Pemilihan Umum dimana pasal yang disebutkan menjabarkan perihal tindak pidana Pemilu pemalsuan dokumen dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Aswin selaku Koordinator Lapangan menegaskan kepada Bawaslu Sulawesi Selatan terkait indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Barru agar segera di diskualifikasi sebab diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Aswin melanjutkan, bahwa sudah semestinya KPU Sulawesi Selatan mengevaluasi kinerja ketua KPU kabupaten Barru terkait proses pilkada yang diduga telah menciderai hukum di negara ini.

Aswin juga merasa kecewa karna tidak diterima langsung oleh ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, dan iapun menuturkan bahwa KPU harusnya hanya perlu menjadi wasit dalam proses Pilkada. Ia menduga KPU kabupaten Barru tersebut terindikasi melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu paslon pada saat proses pendaftaran.

Wakil Paslon yang ia maksud merupakan Anggota Polri dengan permasalahan surat keterangan (SK) pemberhentiannya dan KPU kabupaten barru tidak memperhatikan hal itu sehingga, menurutnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AHPD) juga menuntut pencopotan Ketua KPU kabupaten Barru.