Serdang Bedagai – Pasca putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pembatalan dan pencabutan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soekirman-Tengku Ryan, PTTUN Medan menerbitkan surat perintah Eksekusi yang ditujukan kepada KPU Serdang Bedagai.

KPU Sergai diwajibkan secara hukum untuk melaksanakan isi putusan tersebut, dan mengubah status Paslon Soekirman-Tengku Ryan menjadi tidak sah secara Hukum untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Sergai (9/12/20).

Penegasan itu disampiakan Hasrul Benny Harahap selaku Koordinator Tim Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sergai Darma Wijaya-Adlin Tambunan saat dikonfirmasi terkait putusan PTTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap apalagi dengan terbitnya surat perintah eksekusi oleh PTTUN Medan.

“Seharusnya dengan putusan itu yang sudah berkekuatan hukum tetap (in krach) dan ditambah terbitnya surat perintah eksekusi dari PTTUN Medan, maka sikap dan tindakan KPU Sergai harus patuh dengan menjalankan isi putusan tersebut dan tidak ada alasan KPU Sergai untuk mengabaikannya, sebab putusan pengadilan adalah produk hukum yang lebih tinggi dari undang-undang, ” tegas Hasrul Benny didampingi tim lainya, Aswin Lubis, Rinaldi dan Ragil Siregar.

Apalagi, lanjutnya, KPU Sergai dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai dalil atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan PTTUN tersebut, sebab dengan tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan itu berarti KPU Sergai telah menerima dan tunduk sukarela menjalankan/melaksanakan isi putusan dimaksud.

“Sebab, sudah terang dan jelas putusan dan perintah eksekusi itu dari pengadilan dan wajib dilaksanakan oleh KPU Serdang Bedagai, toh KPU Sergai kan tidak kasasi berarti sudah terima dan tunduk sukarela patuh menjalankan perintah pengadilan, jadi jangan berdalih macam-macam, nanti bingung masyarakat Sergai”

Selain itu, Benny mengungkapkan, bahwa dengan in krachtnya putusan PTTUN tersebut Soekirman dan Tengku Ryan bukan lagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sergai, sehingga hanya Pasangan Calon Darma Wijaya dan Adlin Tambunan yang legitimate untuk mengikuti kontestasi Pilkada ini.

Hal senada juga disampaikan Aswin Lubis yang menghimbau masyarakat Indonesia khususnya di Sergai untuk tidak salah dan keliru memahami maksud dari putusan pengadilan tersebut, agar hak suaranya tidak bertentangan dengan perintah pengadilan.

Perintah eksekusi itu tertuang di dalam surat penetapan eksekusi nomor 6/eks/2020/PTTUN-Mdn yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan H. Bambang Edy Sutanto Soedewo.